Berita Terkini

Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersinergi dalam proses pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pilkada serentak tahun 2018. Sinergitas tersebut tidak hanya di pusat, tetapi juga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Hal tersebut disampaikan Ketua KPU RI Arief Budiman dalam konferensi pers terkait Persiapan Verifikasi Kepengurusan Parpol Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Pusat & Provinsi Secara Serentak, serta Laporan Perkembangan Coklit Data Pemilih dan Demo Aplikasi Badan Adhoc Pilkada 2018, Sabtu (27/1) di Ruang Sidang Utama lantai 2 KPU RI.

“Apa yang sudah dikerjakan pada saat gerakan coklit serentak 20 Januari 2018, capaian-capaian hasilnya, dan juga Bawaslu akan hasil pengawasannya, disampaikan ke publik sebagai bagian pertanggungjawaban publik terhadap proses yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan,” tutur Arief.

Arief juga mengingatkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk selalu terbuka dan bekerjasama dengan panwas di lapangan, baik pada saat coklit maupun verifikasi faktual partai politik (parpol). KPU RI siap menerima masukan dari hasil pengawasan Bawaslu dan Panwas untuk ditindaklanjuti.

Senada dengan Arief, Ketua Bawaslu RI Abhan juga siap bersinergi dengan KPU, mengingat sinergitas ini juga pertanggungjawaban sukses tidaknya penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Sinergi ini diharapkan terus terjalin hingga dijajaran paling bawah untuk mengawal semua tahapan dengan baik.

“KPU mempunyai agenda gerakan coklit serentak, maka Bawaslu juga ada gerakan ayo awasi coklit, dan ini salah satu bentuk sinergitas yang akan dikawal Bawaslu dari proses pemutakhiran data pemilih hingga nanti menjadi DPT,” ujar Abhan.

Sementara itu, Komisioner KPU RI Viryan memaparkan perkembangan coklit hingga hari ini yang telah dilakukan coklit 3.739.864 rumah, 4.270.168 Kepala Keluarga (KK), dan 11.292.585 pemilih. PPDP yang bertugas juga mengalami penambahan 20 persen dari sebelumnya 385.791 PPDP menjadi 461.699 PPDP.

“KPU berusaha meminimalisir permasalahan terkait PPDP, seperti PPDP yang tidak terbentuk, PPDP fiktif, PPDP di belakang meja, untuk itu dilakukan gerakan coklit serentak pada tanggal 20 Januari 2018. Apabila ada unsur PPDP yang tidak benar, akan diganti. Kami butuh masukan dari para pihak, khususnya Bawaslu, untuk kami tindaklanjuti,” papar Viryan.

Viryan juga mengungkapkan banyak masyarakat yang sebelumnya belum tau coklit, sekarang mulai mencari tahu apa itu coklit. Bahkan hastag KPU mencoklit menjadi nomor satu dalam trendic topic di media sosial pada saat gerakan coklit serentak 20 Januari 2018.

“Namun, ada juga pihak-pihak yang tidak ingin dicoklit, malah menyampaikan tidak masuk DPT pun asal punya KTP pasti bisa mencoblos. Kami berharap ini tidak menjadi sikap masyarakat, karena apabila hal itu dalam jumlah besar, maka ada kemungkinan bisa kehilangan hak pilihnya. Kami ada video juga, PPDP sudah mengetok pintu namun tidak dibukakan, yang terjadi malah PPDP dikejar binatang peliharaan,” terang Viryan yang juga membidangi data pemilih di KPU RI.

Pada kesempatan yang sama, Komisioner Bawaslu RI M. Afifuddin juga mengharapkan akurasi dan ketelitian PPDP, meski hanya beda satu huruf, itu sangat penting. Bawaslu juga mengapresiasi KPU yang telah mempunyai kebijakan basis data dari nomor KK untuk meminimalisir suami istri yang beda TPS.